Pelatihan Reformasi Birokrasi Pemda

PROPOSAL PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KINERJA 

BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

LATAR BELAKANG

          Sejak tahun 1999, daerah-daerah di Indonesia dihadapkan pada dua permasalahan mendasar yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan di daerah tersebut. Pertama, di bidang politik proses penerapan otonomi daerah mulai diterapkan. Pemberian otonomi daerah merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi pemerintah daerah karena akan berakibat pada perubahan pola pikir dan perilaku pemerintah daerah dan masyarakatnya. Setiap daerah akan dituntut untuk mampu memberdayakan aset produktifnya, termasuk sumber daya manusia, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kedua, di bidang ekonomi pemerintah daerah dihadapkan pada keharusan untuk merumuskan  berbagai kebijakan kreatif dalam rangka mengantisipasi tuntutan masyarakat yang terus berubah, perkembangan lingkungan yang secara kontinyu terus berubah dan juga persiapan untuk  memasuki pasar bebas. Kedua aspek tersebut saling bertemu pada suatu tujuan  keberhasilan manajemen pemerintah daerah yang mampu bersaing di tingkat global.

           Di lingkungan ASEAN saja terdapat dua kesepakatan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan AIA (ASEAN Investment Area). Kedua kesepakatan tersebut telah dimulai penerapannya sejak tahun 2003 hingga 2020 nanti. Dampak dari kedua kesepakatan tersebut menjadikan kawasan ASEAN sebagai area perdagangan dan pasar bebas, baik bagi barang, jasa, orang, maupun investasi. Keberhasilan suatu daerah mengarungi era pasar bebas sangat ditentukan kemampuan manajerial daerah dalam memanfaatkan seluruh potensi daerah secara optimal demi penciptaan kesejahteraan masyarakat.

           Salah satu upaya pembenahan di bidang organisasi dan manajemen pemerintahan daerah sebagai fasilitator pembangunan daerah adalah perubahan mindset sumber daya manusia pemerintah daerah dari pola pikir melaksanakan (rowing) menuju pola pikir mengarahkan (steering). Hal ini didasarkan pemikiran yang berkembang dalam mewujudkan spirit reinventing government. Spirit tersebut telah muncul sejak tahun 1990an di Amerika Serikat yang ditandai dengan terbitnya buku yang cukup fenomenal yang berjudul Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector karya David Osborne dan Ted Gaebler pada tahun 1993. Buku tersebut mencoba mengajak para karyawan pemerintah daerah (public sector) untuk berpikir seperti kalangan pengusaha (private sector) tanpa menjadikan organisasi pemerintah menjadi organisasi perusahaan. Pola pikir yang digunakan kalangan swasta adalah cara berpikir efisien, efektif, dan profesional dalam setiap aktivitas organisasional. Kalangan karyawan pemerintah daerah secara rutin menangani aktivitas birokrasi pemerintahan sehingga terbiasa berpikir sebagai birokrat. Pola pikir birokrat yang sudah bertahun-tahun melekat dalam setiap langkah pemerintah daerah saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan era perubahan dan era informasi yang sekarang ini terjadi. 

           Berdasarkan konsep yang dikembangkan Osborne dan Gaebler, birokrasi pemerintah daerah perlu menerapkan pola pikir entrepreneur dalam setiap program kerjanya, yang harus dipelopori oleh pimpinan  unit-unit kerja di pemerintah daerah. Pola pikir wirausaha tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah dalam perspektif pengembangan, kerjasama, dan persaingan antardaerah. Perubahan tersebut bukan sekadar perubahan perilaku tetapi perubahan yang lebih mendasar, yaitu perubahan kultur, perubahan cara pandang, atau perubahan mindset. Perubahan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan dan bahkan kadang justru sangat menyakitkan. Perubahan ini menjadai hal yang niscaya dalam menyongsong hadirnya Propinsi Kapuas Raya. Untuk mendukung proses perubahan tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan komprehensif demi tercapainya tujuan pemerintah daerah melakukan perubahan mindset sumber daya manusia yang dimilikinya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan layanan Pemerintah Daerah yang andal dan prima.

TUJUAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Membuka cakrawala pengetahuan karyawan Pemerintah Daerah terhadap konsep bisnis dan perubahan lingkungan yang terjadi khususnya di lembaga pemerintah daerah.

2. Memberikan pemahaman perlunya perubahan mindset aparat birokrasi dari orientasi melaksanakan (rowing) menjadi mengarahkan (steering).

3. Memberikan ketrampilan analisis bisnis sebagai kemampuan mendasar untuk melakukan berbagai pengambilan keputusan penting untuk menyelesaikan permasalahan di tempat kerja.

4. Mengubah paradigma umum yang berlaku dalam birokrasi pemerintah:

Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. 

menjadi

Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit.

5. Mengubah pola perilaku aparat pemerintah daerah yang berlandaskan birokrasi menjadi layanan yang mengutamakan kepuasan masyarakat.

PESERTA  PELATIHAN

Pejabat dan Staf Pemerintah Daerah dengan jumlah per angkatan maksimum 40 orang.

SIFAT PELATIHAN

Pelatihan ini berfifat in hause traning, Pemda sebagai penyelenggara bertugas menyediakan peserta dan akomodasi

NARASUMBER

Narasumber pelatihan dari Lembaga Pendidikan, Pelatihan, dan Konsultansi Bidang Kesehatan, Manajemen, dan Pengembangan SDM CV Cita Mulia Mandiri Yogyakarta yang beralamat di Perum. Purwomartani Baru Blok I/1 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 4395482 HP: 0812 158 6334   E-mail: koesbary@yahoo.co.id 

Narasumber dalam pelatihan ini adalah : 

1. Andriya Risdwiyanto, SE., M.Si. (Dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta)

2. dr. H. Kusbaryanto, M.Kes. (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

BIAYA PELATIHAN

Biaya pelatihan ini sebesar  Rp. 19.500.000,- tidak termasuk akomodasi dan transportasi

KURIKULUM

Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan beberapa materi komprehensif yang terintegrasi terdiri atas:

1. Konsep dasar perubahan paradigma birokrasi pemerintah daerah dengan dua materi pokok yaitu:

a. Perubahan Paradigma Birokrasi Pemerintah: materi ini memberikan perspektif perlunya perubahan paradigma birokrasi pemerintah daerah. Kesadaran terhadap kebutuhan entrepreneurial dalam tata pemerintahan diharapkan akan tumbuh dalam proses pembelajaran.

b. Penyederhanaan Birokrasi: materi ini memberikan alternatif pemecahan masalah birokrasi dewasa ini. Permasalahan pokok birokrasi sekarang terletak pada birokrasi itu sendiri sehingga alternatif pemangkasan birokrasi merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasinya.

2. Konsep dasar pengembangan proses dan sistem layanan pemerintah daerah dengan dua materi pokok yaitu:

a. Konvergensi Pemasaran: materi ini memberikan cakrawala baru dalam menjalankan setiap aktivitas pemerintah daerah yang berorientasi pelanggan. Untuk mewujudkan tujuan organisasi tidak hanya sekadar memerlukan strategi dan taktik saja tetapi juga value untuk menjalaninya.

b. Pemasaran Lokasi: materi ini merupakan pengembangan konsep dasar pemasaran yang terfokus pada upaya maupun kemampuan pemerintah daerah dalam upaya memasarkan setiap potensi daerahnya.

3. Konsep strategik pengembangan organisasi pemerintah daerah dengan tiga materi pokok yaitu:

a. Keunggulan Kompetitif: materi ini memberikan pendalaman bersifat strategik dalam proses organisasional dan manajerial pemerintah daerah. Setiap aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah seyogyanya didasarkan pada keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah lain dalam memasarkan potensi daerah tersebut.

b. Paradigma Globalisasi: materi ini memberikan pemahaman terhadap kondisi yang terjadi saat ini terkait hubungan antarnegara dalam konteks globalisasi.

c. Organisasi kelas dunia: materi ini memberikan solusi terbaik bagi setiap daerah yang ingin berhasil dalam persaingan global dengan mengaplikasikan dan mewujudkan organisasi pemerintah daerah yang mampu memberikan layanan tingkat dunia.

METODE PEMBELAJARAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah menggunakan beberapa metode pengajaran dalam penyampaian setiap materi. Metode pengajaran tersebut meliputi:

1. Diklat tematik

Penyampaian materi dalam proses pendidikan dan pelatihan ini akan dibagi menjadi beberapa topik tematik. Tujuan penyampaian topik tematik adalah pengetahuan umum dan mendasar tentang topik terkait sebagai bekal konseptual dalam proses pembelajaran berikutnya maupun peningkatan ketrampilan konseptual yang sangat diperlukan dalam melaksanakan setiap pekerjaan pemerintahan. Penyampaian topik tematik ini dilakukan dalam bentuk workshop yang dipandu oleh seorang moderator dan seorang fasilitator/instruktur.

2. Kertas kerja individual (KKI)

Peserta diberikan tugas menyusun KKI dengan proses kerja dan format pengerjaan yang bersifat individual. Dalam KKI tersebut, peserta diminta untuk memilih dan mengangkat topik pembahasan yang terjadi secara riil di tempat kerjanya masing-masing sesuai dengan tupoksi bidang tugasnya. Analisis dan pemecahan masalah dilakukan secara komprehensif berdasarkan semua materi yang telah diperoleh. Peserta ditekankan untuk menghasilkan karya aktual dan mampu memberikan angin perubahan menuju proses kerja yang lebih baik. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan KKI paling lama satu bulan setelah program pendidikan dan pelatihan ini berakhir untuk diserahkan pada tim penilai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

MODEL DIKLAT PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KINERJA

BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH